Sistem yang Dikunci Ahok Terbukti Berhasil Menyelamatkan Uang Rakyat dari Anggaran Siluman
Sistem yang Dikunci Ahok Terbukti Berhasil Menyelamatkan Uang Rakyat dari Anggaran Siluman

Sistem yang Dikunci Ahok Terbukti Berhasil Menyelamatkan Uang Rakyat dari Anggaran Siluman

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menegaskan dirinya merasa kecolongan dengan adanya anggaran pengadaan lift secara tiba-tiba di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan (LKPP).

Pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat mengakibatkan potensi anggaran siluman masuk ke dalam APBD DKI 2018 terbuka lebar. Hal itu terbukti dengan adanya anggaran pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI sebesar Rp 750 juta, padahal alokasinya tidak ada dalam APBD DKI 2018.

“Jadi saya merasa kecolongan. Kalau dikatakan siluman, bisa saja siluman. Karena memang tidak melalui pembahasan,” kata Prasetio, Kamis (1/2).

Agar hal itu tidak terulang kembali, atau semakin banyak anggaran siluman yang dimasukkan dalam APBD DKI 2018, Prasetio mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah DKI.

Paling tidak, mereka harus konsisten menerapkan e-budgeting dengan baik. Karena selama ini, penerapan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran, sudah terbukti mengurangi anggaran siluman dalam APBD DKI.

“Dengan sistem ini, SKPD tidak bisa sembarangan mengganti atau memasukkan anggaran yang tidak dibahas dalam pembahasan anggaran,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Center Budgeting Analysis, Uchok Khadafi merasa heran muncul anggaran renovasi besar rumah dinas Gubernur dengan total anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, termasuk di dalamnya ada anggaran pengadaan lift sebesar Rp 750 juta.

Tidak hanya itu, dengan adanya anggaran siluman pengadaan lift tersebut, menandakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak ambil peduli terhadap pengelolaan anggaran siluman.

Mereka tidak mengawasi secara ketat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga akhirnya kebobolan dengan adanya pengadaan anggaran yang tidak dianggarkan dalam APBD DKI 2018.

Tidak ketatnya pengawasan pengelolaan anggaran daerah terbukti dengan adanya anggaran lift rumah dinas sebesar Rp 750 juta rupiah. Padahal alokasi anggaran lift ini tidak ada dalam APBD DKI 2018. Namun, tiba-tiba masuk ke dalam SIRUP di LKPP.

Baca: Masihkah Ahok Berkomunikasi dengan Vero? Ini Kata Pengacara Ahok

“Yang menjadi pertanyaannya, kemana e-budgeting yang telah diinisiasi dan diterapkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Apakah e-budgeting tidak dilaksanakan lagi sehingga timbul anggaran siluman itu? Kalau begini terus, potensi membuka pintu anggaran siluman masuk semakin lebar,” tegasnya.
source: beritasatu

Baca:

Buka Komentar