Sindiran Keras Ketua KPK: Gaji Presiden Cuma 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS 300 Juta?
Sindiran Keras Ketua KPK: Gaji Presiden Cuma 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS 300 Juta?

Sindiran Keras Ketua KPK: Gaji Presiden Cuma 62 Juta, Apa Pantas Direktur BPJS 300 Juta?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menganggap Sistem remunerasi di Indonesia tidak adil.
ketua Kpk

Kata dia, sistem tersebut mengedepankan penilaian terhadap kinerja seorang pegawai yang didanai negara, tapi tidak mempertimbangkan tanggungjawabnya.

"Gaji Presiden cuma Rp 62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp 300 juta?" ujar Agus dalam seminar betajuk Penguatan Peran Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Dalam Pemberantasasn Korupsi di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Namun, Agus tidak menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mana yang ia maksud, apakah BPJS kesehatan yang dipimpin Fahmri Idris atau BPJS ketenagakerjaan dipimpin Agus Susanto.

Dalam kesempatan itu ia juga menyinggung soal gaji seorang Panglima TNI, yang jauh di bawah gaji dirketur bank pemerintah.

Namun, mantan Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) itu tidak menyebutkan berapa nominal gaji Panglima TNI dan direktur bank pemerintah.

Agus juga mengatakan bahwa seorang abdi negara tidak perlu dibeda-bedakan asal institusinya.

Ia mencontohkan, seorang sopir berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS), walaupun tanggungjawabnya sama, namun penghasilannya bisa berbeda bila sopir tersebut mengabdi di institusi berebeda.

"Kalau yang namanya sopir, dimanapun instansinya, sama lah," ujar Agus.

"Itu namanya sistem kepegawaian jaman kolonial, ada pegawai kulit putih, pegawai Cina, ada inlander (red; pribumi), nggak boleh dong kayak gitu," ujar Agus lalu disambut tepuk tangan peserta seminar.

Awal bulan November Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit yang mencapai Rp 9 triliun ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pekan lalu. Defisit tersebut muncul akibat timpangnya penerimaan dari iuran peserta dengan beban jaminan kesehatan yang harus ditanggung.

Keanggotaan di BPJS Kesehatan terdiri atas, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu, Non PBI yang termasuk PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau peserta mandiri. Sampai saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta dantl hingga akhir tahun ini ditargetkan mencapai 185 juta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kategori peserta mandiri memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini yang kemudian menyebabkan defisit BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, Fachmi enggan menjelaskan dengan detail mengenai penyebab defisitnya BPJS Kesehatan. Ia mengatakan kepatuhan iuran kepesertaan mencapai 95%.

"Mandiri. Saya ingin sampaikan agar clear, tingkat kolektabilitas, tingkat pembayaran iuran kita itu masih sangat bagus. Tahun lalu 97%, tahun ini belum selesai sekitar 95%. Memang ada segmen tertentu yg kolektabilitasnya sedikit ada masalah," ujar Fachmi di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
source:tribunnews

Baca:

Buka Komentar