Kuasa Hukum Setnov: Yang Laporkan Saya, Saya Sarankan untuk Sekolah Lagi
Kuasa Hukum Setnov: Yang Laporkan Saya, Saya Sarankan untuk Sekolah Lagi

Kuasa Hukum Setnov: Yang Laporkan Saya, Saya Sarankan untuk Sekolah Lagi

Kuasa Hukum Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi, angkat suara terkait banyaknya pelaporan terhadap dirinya ke KPK belakangan ini. Pernyataan Fredrich ini disampaikan saat diwawancara presenter Najwa Shihab dalam acara bertajuk 'Setia Pengacara Setya' yang diunggah di channel Youtube Najwa, Jumat (24/11).

Di kesempatan tersebut, Fredrich menilai bahwa pelapor tak paham soal arti kata 'menghalangi'.

"Jadi gini, yang laporkan itu saya sarankan untuk sekolah. Menghalangi itu artinya apa? Kalau misalkan sekarang, saya sebagai penyidik saya datang, saya mau nangkap Mas ini, misalkan gitu kan, situ halangin, 'sembunyi, sembunyi, gak boleh,' itu menghalangi," cetusnya.

Ia pun mengklaim, sebagai advokat, dirinya tak dapat digugat secara perdata maupun pidana, jika kliennya telah memberikan kuasa secara lisan maupun tertulis. Hal ini disebutnya, diatur dalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian Putusan MK No 88/PUU-X/2012.

"Karena Pasal 16 Undang-undang Advokat, di sana waktu itu menyatakan, advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika di pengadilan. Kemudian dilebarkan sama Putusan MK Nomor 88. Advokat begitu terima kuasa secara lisan maupun secara tertulis (dari klien), dia itu kebal atau mempunyai imunitas tidak dapat dituntut secara perdata, pidana," tandasnya.

Saat wawancara juga, Fredrich juga membantah terkait adanya upaya menghalangi proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia mengaku, hanya menyarankan kliennya untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh lembaga antirasuah itu, karena mengacu pada UUD 1945 Pasal 20A, tentang fungsi dan hak sebagai DPR.

"Undang-undang Dasar Nomor 20A sangat jelas. Anggota dewan memiliki hak bicara, hak pengawasan, sama imunitas. Tiada undang-undang di Indonesia, tidak ada peraturan di Indonesia apapun yang bisa mengesampingkan Undang-Undang Dasar," pungkasnya, dikutip dari netralnews.

Baca:

Buka Komentar